Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam dokumen visi-misi mereka menyatakan bahwa politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang diyakini dan menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui misi ke-8 mereka, Ganjar-Mahfud ingin mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih adil melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Mereka ingin agar Indonesia tidak hanya menjadi negara yang berpartisipasi secara pasif di dunia, tetapi juga menjadi negara yang unggul dalam menjalankan politik luar negeri.
Politik luar negeri merupakan bagian penting dari suatu negara dalam merespon isu-isu internasional dan menjalin kerja sama bilateral maupun luar negeri. Ganjar-Mahfud sangat mengutamakan dan menguatkan politik luar negeri ini untuk memperkuat kekuatan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan, sehingga politik bebas aktif sangat penting dalam mengatur gerakan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Politik bebas aktif juga dapat menjadi jawaban terhadap berbagai tantangan atau tekanan dari isu-isu internasional yang mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia, seperti Konflik Laut China Selatan dan Palestina. Konflik Laut China Selatan dapat mempengaruhi kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, sedangkan isu Palestina telah lama didukung oleh Indonesia untuk kemerdekaannya dari invasi Israel. Dalam hal ini, politik bebas aktif yang tidak memihak pada blok manapun dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Politik bebas aktif telah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sejarah politik luar negeri Indonesia ini telah membentuk kebijakan yang menjadi dasar hubungan internasional negara ini. Sejak kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia telah dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan dengan negara lain. Prinsip politik bebas aktif menjadi koeksistensi kebijakan Ganjar-Mahfud dalam menjalankan politik luar negeri.
