Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru dianggap sebagai peringatan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak dalam keadaan yang baik. Megawati mengekspresikan ketidakpuasannya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Puau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Presiden kelima RI tersebut mengkritik sikap pemerintah yang menekan dan memerintah rakyat dengan melanggar peraturan.
Dosen Hukum dari Universitas Tama Jagakarsa, Edi Hardum, menyatakan bahwa tuduhan Megawati didasarkan pada empat hal. Pertama, lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat capres-cawapres dinilai cacat etika dan moral. Penilaian ini diperkuat oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memvonis Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat. Anwar yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicopot dari jabatan Ketua MK. Edi menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa hukum digunakan untuk kekuasaan, bukan sebagai penegak keadilan.
Edi juga menyoroti tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat di daerah, seperti penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali dan Jawa Tengah. Menurutnya, semua tindakan ini menunjukkan adanya tanda-tanda munculnya rezim Orde Baru yang baru.
