Sekretaris Jenderal DPN Permahi Fajar Budiman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA – Jelang Pemilu 2024, netralitas pemerintah terus dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat. Mereka meminta pemerintah netral sehingga bisa menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil. Sekretaris Jenderal DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Fajar Budiman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dia juga merasa prihatin terhadap dugaan keberpihakan para penyelenggara negara terhadap salah satu paslon.
“Peringatan keras juga para penyelenggara negara untuk berhenti melakukan pelanggaran etik. Kita harus sama-sama menjaga proses demokrasi yang adil, jujur, dan bermartabat. Praktik kotor tersebut sudah membuat ketidakpercayaan publik yang semakin hari semakin membesar,” katanya dalam siaran pers, Kamis (8/2/2024).
Dia juga menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara terang-terangan mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Keberpihakan tersebut telah melanggar isi sumpah Presiden serta konstitusi. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan protes dari kalangan guru besar, mahasiswa, dan aktivis di beberapa universitas di Indonesia. Mereka menyuarakan kritikan terhadap sikap politik Jokowi karena merusak demokrasi dan ketidaknetralan kalangan pejabat hingga kepala desa.
Fajar juga menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang masif dilakukan menjelang Pemilu 2024. Dia menduga hal itu untuk menaikkan elektabilitas Paslon Prabowo-Gibran. Dia melihat Jokowi telah menurunkan harkat dan martabat seorang Presiden. “Semestinya KPK mengusut tuntas kegiatan bansos tersebut guna kepentingan hukum semata,” imbuhnya.
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden dan konstitusi. Dia meminta Jokowi mengambil sikap yang bijaksana untuk menjaga demokrasi.
