Pada awal 2024, pembagian bantuan sosial terutama beras meningkat pesat, dengan klaim bahwa hal tersebut karena adanya kecurangan. Namun, fakta sebenarnya adalah bahwa pada akhir 2023, Indonesia mengalami musim kering El Nino yang menyebabkan jadwal panen raya 2024 mundur 2 bulan ke April / Mei. Sehingga, pembagian bantuan sosial di awal 2024 disebabkan oleh kekurangan stok beras akibat mundurnya jadwal panen.
Selain itu, terdapat klaim bahwa bantuan sosial hanya untuk kepentingan Pemilu. Namun, bantuan sosial seperti BLT Tunai, bantuan beras, KIP, dan KIS sebenarnya merupakan cara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan beban hidup, sehingga program ini diberikan setiap bulan dan tidak terkait dengan Pemilu.
Klaim bahwa aturan pemilihan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih oleh Presiden merupakan kecurangan juga tidak sepenuhnya benar. Aturan ini sesuai dengan UU 10/2016 yang disetujui oleh partai politik pengusung 01 dan 03 di DPR, untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum Pilkada serentak di November 2024.
Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Kepala Daerah diminta oleh Presiden untuk memenangkan calon tertentu. Sebenarnya, yang ada adalah permintaan dari Badan Intelijen Negara (BIN) agar Kepala Daerah mendukung calon tertentu.
Selain itu, klaim bahwa Gibran, yang berusia 36 tahun, dapat menjadi Cawapres karena melanggar konstitusi juga tidak benar. Karena berdasarkan UUD 1945, tidak ada batasan usia minimal atau maksimal untuk Calon Presiden / Wakil Presiden.
Terkait dengan pembentukan 4 Provinsi baru di Papua, klaim bahwa hal tersebut untuk memuluskan kemenangan calon tertentu juga tidak benar. Pembentukan ini adalah aspirasi daerah, dan disepakati oleh semua partai politik di DPR termasuk pengusung 01 dan 03.
Sebagai respons, anjuran dari pak Prabowo adalah untuk menanggapi hoax dengan senyuman dan pencerahan. (SENOPATI) Sumber: Kelompok Kerja Transformasi Bangsa. Source: prabowosubianto.com/cek-fakta-film-dirty-vote/
