Penjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana telah melepas 11.600 warganya untuk mudik gratis menggunakan 239 bus dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Sabtu (6/4/2024). Para pemudik tersebut diberangkatkan menuju kampung halaman masing-masing di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah, pelepasan secara simbolis telah kami lakukan. Program mudik gratis ini sudah dilaksanakan setiap tahun dan jumlahnya terus ditingkatkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Nana setelah melepas pemudik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan fasilitas mudik gratis yang diberangkatkan dari Pusat Pendidikan Perhubungan TNI AD Cimahi, Bandung pada hari yang sama. Dari Bandung, 17 armada bus diberangkatkan dengan 850 penumpang.
“Ini adalah bentuk kepedulian kami yang bermanfaat bagi masyarakat yang akan mudik,” ujar Nana.
Program mudik gratis ini ditujukan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk meminimalisir penggunaan sepeda motor pada musim mudik dan mengurangi angka kecelakaan. Selain itu, masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan tertib.
Seorang warga Wonogiri, Putri merasa antusias dengan program mudik gratis dari Pemprov Jateng karena sudah tiga tahun tidak pulang ke kampung halaman. Bersama suami dan dua anaknya, mereka senang mendapat tiket mudik gratis.
Suami Putri yang bekerja sebagai buruh merasa terbantu dengan program ini karena jika harus membiayai sendiri, mereka membutuhkan Rp1,2 juta per orang untuk pulang pergi.
“Terima kasih atas program mudik gratis ini. Semoga setiap tahun semakin banyak lagi,” ujar Putri.
Penumpang lain, Sodikin, mengikuti program mudik gratis dari Pemprov Jateng untuk kedua kalinya. Bersama 13 rekannya yang juga pedagang tahu gejrot, mereka mendaftar melalui Paguyuban Perantau Jawa Tengah.
Mendapatkan kuota mudik gratis membuatnya senang karena uang transportasi bisa digunakan untuk membeli oleh-oleh bagi keluarga.
Program mudik gratis menggunakan armada bus ini merupakan kerjasama antara Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pihak swasta.
