Penyebutan KKB bagi kelompok pemberontak di Papua telah diubah menjadi OPM oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Banyak yang menganggap dua istilah itu sama saja tapi sebetulnya terdapat perbedaan mendasar.
Perubahan sebutan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) menjadi OPM (Organisasi Papua Merdeka) karena kelompok pemberontak di Papua menamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Untuk mencapai cita-citanya, kelompok ini tak segan melakukan teror, bahkan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, anggota TNI, dan Polri. Kelompok ini juga memerkosa guru dan tenaga kesehatan.
“Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM,” kata Agus di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).
“Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara,” katanya.
Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menganggap penamaan OPM dirasa lebih cocok bagi organisasi pemberontak di Papua. Hal ini juga menjadi penyokong bagi militer untuk melakukan operasi militernya. Istilah KKB sendiri sudah dirasa tidak cocok dengan perkembangan yang ada di mana sudah mengancam kedaulatan negara khususnya wilayah Papua.
Perbedaan KKB dan OPM
1. Sejarah Penamaan
Perbedaan KKB dan OPM terlihat jelas jika melihat sejarahnya. Awalnya kelompok pemberontak ini muncul dengan nama OPM pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya.
OPM mulai dilabeli sebagai organisasi kriminal pada 1996 ketika mereka membunuh dua sandera dari grup peneliti dari Eropa yang berkunjung ke Papua. Dari situ istilah OPM mulai diganti menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Kelompok ini juga dianggap sebagai dianggap sebagai gerakan separatis, yang dapat mengancam keutuhan negara. Jika ada anggota KKB yang tertangkap, maka mereka akan langsung dipenjara karena tindak kriminal yang dilakukan.
KKB sendiri diketahui sering menjalankan aksinya di wilayah pegunungan di Papua. Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Nduga dan Intan Jaya.
2. OPM Dinilai Punya Stigma Lebih Buruk
Meski menurut Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, penamaan OPM sudah dirasa pantas untuk organisasi tersebut, tapi ada pandangan berbeda yang muncul. Salah satunya muncul dari Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf. Menurutnya, perubahan tersebut dapat menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Papua.
Selain itu, Al Araf juga mengemukakan bahwa penyebutan OPM cenderung memperkuat pendekatan militer dalam menghadapi konflik.
Al Araf menyarankan pemerintah dan TNI mengutamakan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik di Papua. “Bukan dengan penamaan istilah OPM dan operasi militer,” katanya.
Itulah penjelasan terkait perbedaan KKB dan OPM yang perlu diketahui. Namun pada dasarnya kedua nama tersebut adalah sama ditunjukkan bagi kelompok bersenjata yang menyerukan gerakan Papua Merdeka di Papua.
