Pesawat Garuda Indonesia mendapat sorotan masyarakat karena sering mengalami masalah dalam mengangkut jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Foto/SINDOnews/MasyhudiMESINGaruda Indonesia terbakar di Bandara Hasanuddin Makassar, mesin Garuda rusak di Solo, delay Garuda di Bandara Madinah parah. Itulah beberapa berita penyelenggaraan haji yang menarik perhatian publik belakangan ini. Kementerian Agama pun kecewa. Jemaah juga marah. Publik juga geram dengan kinerja Garuda.
Kekecewaan, kemarahan, dan kegeraman tersebut beralasan. Kegagalan ini bukan masalah baru yang dihadapi oleh Garuda, maskapai nasional Indonesia yang menjadi kebanggaan negara. Masalah-masalah seperti pesawat bermasalah dan jadwal penerbangan terlambat telah menjadi berita biasa setiap musim haji. Sentilan, kritikan, dan protes terus dilayangkan, namun sulit untuk diubah. Banyak pihak sudah mulai jengah, namun Garuda belum juga melakukan perbaikan.
Apakah kita harus pasrah dengan perilaku Garuda? Tentu tidak. Apalagi dampak buruk dari ketidakprofesionalan manajemen Garuda ini sangat berbahaya. Gangguan penerbangan tidak hanya membuat jemaah terhambat, namun juga membuat panitia harus bekerja ekstra untuk mengatur ulang semua skema yang sudah dipersiapkan matang jauh-jauh hari.
Selain melibatkan ribuan orang, biaya penyelenggaraan haji juga sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Satu pesawat yang terlambat bisa menyebabkan keseluruhan acara haji terganggu. Bagi Kementerian Agama, gangguan ini merupakan momok besar. Setiap detik sangat berharga karena jadwal perjalanan jemaah rapi terencana, tidak hanya dalam penerbangan tetapi juga akomodasi, makanan, dan transportasi di Tanah Suci.
Transportasi jemaah haji harus diperlakukan dengan serius. Pendekatannya harus lebih dari sekadar sebuah maskapai penerbangan. Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mewajibkan aspek pelayanan dan perlindungan yang sangat penting.
Kerusakan mesin yang tidak terdeteksi dan terbakar saat pesawat take-off menunjukkan ketidaksempurnaan perlindungan. Delay yang terus-menerus dikategorikan sebagai kelalaian. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa hingga 19 Mei, tingkat keterlambatan penerbangan Garuda mencapai 47,5 persen. Potensi-keterlambatan lebih besar lagi mengingat kedatangan jemaah dari seluruh dunia di Arab Saudi semakin dekat.
Beberapa pihak mungkin menganggap kritik terhadap manajemen Garuda Indonesia berlebihan. Namun, kritik ini penting agar Garuda bisa sadar akan kesalahan mereka dan memperbaiki diri ke depan. Tiga masalah mendasar yang harus diperhatikan oleh Garuda adalah manajemen sewa pesawat, perubahan sistem pengelolaan pesawat, dan penguatan integritas.
Manajemen sewa pesawat sangat penting karena meskipun biaya haji sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, Garuda masih kesulitan. Garuda sulit mendapatkan pesawat dengan spesifikasi yang mereka inginkan, dan ini menyebabkan permasalahan. Pada haji tahun ini, Garuda harus mengangkut 109.072 jemaah dengan hanya 10 pesawat.
Masalah delay juga terjadi karena Garuda kesulitan mendapatkan izin terbang dari negara-negara yang dilewati. Hal ini mempengaruhi jadwal penerbangan di Arab Saudi. Meskipun berkaitan dengan pihak lain, jika dipersiapkan dengan baik, kendala-kendala ini bisa diatasi sejak awal.
Kritik terhadap manajemen Garuda Indonesia tidak berlebihan. Kritik ini penting agar Garuda bisa belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik di masa depan.
