Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan tentang Tapera dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
“Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya,” kata Moeldoko.
Moeldoko meyakini dana Tapera akan dikelola secara transparan dengan hadirnya Komite. Komite Tapera bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera. Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.
“Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan,” kata Moeldoko.
Moeldoko mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri. “Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri,” katanya.
Pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekali pun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. “Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri,” katanya.
“Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti, gitu,” sambungnya.
