Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat dengan memasukkan sejumlah nama mulai dari Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat dengan memasukkan sejumlah nama mulai dari Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Diketahui, Megawati merombak kepengurusan dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan,” kata Hasto usai acara pelantikan, Jumat (5/7/2024).
Hasto mengatakan, struktur kepengurusan baru dipersiapkan untuk menghadapi Pilkada 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin menghadirkan kesetaraan dari setiap anak bangsa dari ajang pilkada ini. “Karena yang ingin kita bangun dengan pilkada itu adalah prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.
“Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk dalam struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Karena kemampuan Pak Adian juga dalam memberikan penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai,” ucap Hasto.
Selain itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari dengan adanya suatu kecenderungan terhadap otoritari hukum, autocratic legalism.
Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan,” kata Hasto.
“Sehingga masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, kemudian ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, ada Rano Karno di Bidang Kebudayaan, sehingga politik nanti akan mencerminkan suatu estetika dalam kebudayaan itu,” tandas Hasto. (rca)
