DAILYPANGANDARAN – Mendekati pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) telah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi sementara, saat ini terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama antara PDI-PAN mengusung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sementara koalisi kedua terdiri dari PKB, PKS, dan Gerindra yang mengusung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol pemegang kursi di Pangandaran, yaitu Golkar dan PPP, belum menentukan sikap. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP 2 kursi.
Meskipun demikian, KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran untuk Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua kandidat calon yang telah mendapatkan rekomendasi, pasangan Citra-Ino didukung oleh dua parpol dengan total 20 kursi DPRD. Sedangkan pasangan Ujang-Dadang memiliki 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, menyatakan bahwa partai belum memutuskan koalisi bersama. “Belum, masing-masing calon masih sibuk dengan kegiatan masing-masing,” kata Riki.
Sementara itu, PDI Perjuangan secara resmi memberikan rekomendasi kepada Citra-Ino yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PDI, Hasto, pada Rabu (22/8). Keduanya akan diusung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, mengonfirmasi bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat pada Pilkada ini.
Menurutnya, Ujang Endin dan Dadang Solihat telah menerima surat keputusan berupa B1.KWK dari Gerindra. Otang juga menjelaskan bahwa PAN telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ino Darsono yang akan dipasangkan dengan Citra Pitriyami.
Terkait Golkar, Otang menyatakan bahwa mereka masih menunggu dan dapat memilih apakah akan bergabung atau memanfaatkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. “Kalau ikut putusan MK, mereka bisa mengajukan satu paket,” ujar Otang.
