Sebanyak 732 Anggota MPR periode 2024-2029 resmi dilantik dalam rapat paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024). FOTO/SINDOnews/ARIF JULIANTO
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia baru saja menyaksikan pengucapan sumpah dan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober lalu. Anwar mengatakan, para anggota dewan yang dilantik tersebut tentunya diharapkan bisa memegang sumpah atau janji yang sudah diucapkan.
“Kita tentu berharap agar mereka-mereka yang dilantik tersebut akan dapat memegang sumpah/janji yang telah mereka ucapkan dengan konsisten dan konsekuen,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/10/2024).
“Sebab bagaimanapun juga yang namanya sumpah/janji tersebut tentu jelas menuntut adanya tanggung jawab dari masing-masing mereka terhadap bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini,” sambung dia.
Namun, kata Anwar Abbas, muncul pemikiran apakah para anggota dewan tersebut bisa menjalankan tugas, peran, serta fungsi sebaik-baiknya. “Sebab sebagian besar mereka yang terpilih tersebut telah menghabiskan dana atau modal yang cukup banyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR dan DPD RI tersebut,” ujar dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, tentu tidak mustahil ada di antara mereka yang berpikir tentang bagaimana mengembalikan uang atau modal yang sudah mereka tanam dan habiskan untuk kepentingan kampanye sebelumnya. “Jika itu yang mereka pikirkan tentu sangat sulit rasanya akan bisa terpenuhi melalui gaji dan pendapatan mereka yang sah yang mereka dapat selama mereka berada di lembaga legislatif tersebut,” ucap dia.
Dia mengatakan, tentu tidak mustahil jika ada peluang maka mereka akan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama. Jika itu terjadi, maka tentu mereka tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya karena mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya.
“Akibatnya fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas utama mereka tentu tidak lagi dapat mereka laksanakan sebagaimana mestinya tapi semuanya nyaris sudah diwarnai oleh berbagai transaksi dan kepentingan yang tidak sepatutnya,” katanya.
Oleh karena itu, dia berharap dan mengimbau seluruh anggota DPR dan DPD yang baru saja dilantik agar bisa menjadikan jabatan yang mereka emban tersebut sebagai lahan untuk mengabdi dan berbuat kebajikan dan jangan menjadikan jabatan tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Serta penyalahgunaan jabatan karena hal demikian selain terlarang dalam ajaran agama dan hukum yang ada, tindakan tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan semangat dan amanat dari reformasi dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” pungkasnya. (rca)
