Imparsial memberikan penilaian terhadap sisi penegakan hukum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait Polri yang perlu diperbaiki dalam sektor pelayanan. Sejumlah kasus melibatkan tindak pidana dan kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, seperti penembakan seorang bos rental mobil oleh oknum anggota TNI AL. Kapolsek Cinangka yang menolak laporan masyarakat pun dicopot dari jabatannya oleh Polri.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai tindakan tegas Polri dalam menangani kasus ini sebagai pelajaran bagi anggota kepolisian lainnya. Imparsial menekankan perlunya peningkatan kinerja Polri terutama dalam pelayanan masyarakat agar tidak ada lagi laporan yang diabaikan. Mereka juga menyoroti pemecatan Kapolres Semarang sebagai langkah tepat dalam menanggapi kasus penembakan warga sipil.
Namun, Imparsial juga mengkritik usulan penempatan lembaga kepolisian di bawah kementerian, mengatakan bahwa hal tersebut terlalu reaktif dan tanpa kajian yang mendalam. Mereka menegaskan bahwa permasalahan sebenarnya terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana Polri, kapasitas SDM yang terbatas, serta kurangnya keterampilan teknis dalam menangani berbagai permasalahan.
Ardi merekomendasikan agar Polri melakukan evaluasi terhadap sistem internal seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan petunjuk teknis (Juknis) untuk memastikan bahwa tugas kepolisian sesuai dengan isu hak asasi manusia dan pelayanan masyarakat. Pengawasan terhadap implementasi Perkap ini juga dianggap penting, sementara fasilitas dan respon terhadap laporan masyarakat perlu diperhatikan lebih lanjut di kantor kepolisian di seluruh Indonesia.
