Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan direksi PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini telah diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan diestimasi telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Pengoplosan BBM tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga memberikan pukulan pada kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai perusahaan energi negara. Menurut Haris, hal ini menunjukkan kegagalan dalam tata kelola perusahaan dan perlunya upaya serius untuk menangani permasalahan ini tanpa terlibat dalam pencitraan.
Lebih lanjut, Haris juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Terkait hal ini, KNPI mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. Hal ini tidak hanya untuk memulihkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Haris juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, untuk terus mengawasi kinerja BUMN dan memastikan aset negara dikelola secara transparan dan akuntabel.
