Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah memberikan pernyataan terkait skandal korupsi yang melibatkan PT Pertamina dalam ekspor dan impor minyak mentah. Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan yang mengungkapkan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang dilakukan oleh dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh dari pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi di semua sektor, termasuk lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik secara keseluruhan maupun anak perusahaannya, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini terungkap. Reformasi di dalam Pertamina diharapkan akan memperkuat perusahaan dan meningkatkan profesionalisme karyawan.
Sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, Pertamina merupakan aset nasional yang harus dijaga dengan baik. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya dalam melakukan reformasi sektor migas negara sambil tetap memprioritaskan kepentingan publik.
Dalam upaya membersihkan operasi perusahaan dan memunculkan Pertamina sebagai perusahaan yang lebih kuat, lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus penipuan bahan bakar ini dengan menegakkan aturan dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi yang utama.
Keseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi ini terlihat dari langkah-langkah yang diambil dan komitmen yang ditunjukkan Presiden Prabowo dalam menjaga keadilan dan ketertiban di dalam negeri.
