Kritik Anggota DPD RI terhadap Efisiensi Dana Otsus di Papua

Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh Pemerintah Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2025 hingga Rp50,59 triliun, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus). Senator Papua Barat, Filep Wamafma, mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini. Ia menegaskan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak orang Papua terhadap dana Otsus yang sangat vital bagi pembangunan di Papua. Dikarenakan ketergantungan yang besar provinsi-provinsi di Tanah Papua terhadap dana Otsus sebagai sumber penguatan APBD dan harapan pembangunan di daerah tersebut. Filep juga menyoroti pentingnya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi Orang Asli Papua, serta mempercepat pembangunan kesejahteraan dan pelayanan publik di wilayah Papua. Ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi yang berpotensi mendatangkan keterlambatan dalam pembangunan daerah, yang seharusnya didukung oleh dana Otsus sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Filep menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan akan menghambat Otsus Papua dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan.

Source link