Kasus korupsi di sektor tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah menimbulkan perbincangan di DPR. Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengkritisi besarnya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dibandingkan dengan kerugian negara akibat kasus korupsi. Menurutnya, nilai efisiensi anggaran jauh lebih kecil daripada kerugian negara yang terjadi akibat korupsi.
Menyebut sejumlah kasus korupsi besar yang baru-baru ini terungkap, seperti kasus anak perusahaan PT Pertamina yang merugikan negara hampir Rp968,5 triliun, kasus tata niaga timah sebesar Rp300 triliun, dan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Bambang Soesatyo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang belum membawa hasil signifikan. Meskipun KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun dalam periode 2020-2024, namun kerugian negara akibat korupsi terus meningkat.
Dalam konteks ini, Bambang Soesatyo menekankan perlunya strategi baru yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu adanya sinergi antara pemerintah dan DPR untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani permasalahan korupsi yang semakin kompleks dan merugikan negara secara besar-besaran. Dengan nilai kerugian negara yang fantastis, kasus korupsi di Indonesia diyakini melibatkan oknum-oknum yang terorganisir dan berkelompok, menyoroti kelemahan dalam pengawasan internal di beberapa instansi pemerintah.
