Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat sorotan setelah beberapa kader PSI terlibat dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Komisi IV DPR menyoroti kehadiran kader PSI dalam struktur tersebut dan menyatakan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Mereka menegaskan bahwa figur yang terafiliasi dengan partai politik seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi strategis di sektor lingkungan, terutama dalam program nasional seperti FOLU Net Sink 2030 yang membutuhkan manajemen profesional dan independen. Komisi IV DPR juga menyarankan agar komposisi tim dievaluasi untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan bangsa dan lingkungan.
Selain itu, proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 juga harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan, Kementerian Kehutanan diharapkan dapat memastikan bahwa program ini berjalan dengan efektif dan profesional.
