Menko Polkam secara resmi meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO. Kedua desk tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menko Polkam Budi Gunawan, Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap masalah kebakaran hutan (karhutla) karena dampaknya yang luas, termasuk dampak geopolitik. Selain itu, perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban trafficking atau people smuggling juga menjadi perhatian utama Presiden.
Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipimpin oleh Menteri P2MI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu. Berbagai kementerian dan lembaga juga terlibat dalam kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan karhutla dan perlindungan pekerja migran.
Menurut Budi Gunawan, beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau meskipun beberapa masih dalam musim penghujan. Puncak kemarau diperkirakan terjadi antara Juni hingga September 2025 dengan daerah-daerah rawan karhutla seperti Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh sejumlah gubernur dan pejabat daerah secara daring.
