Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan akan menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto, dengan komitmennya untuk memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih, menyatakan hal ini. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, yang merupakan panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Danantara juga disoroti oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berjenjang untuk Danantara, melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Tujuannya adalah memastikan badan ini dikelola dengan integritas tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pada acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan pentingnya lembaga ini sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Langkah ini juga melibatkan tokoh masyarakat sebagai penasihat lembaga untuk memastikan integritas dan kecintaan pada Indonesia.
Dengan aset Indonesia senilai Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terdepan di Indonesia.
