Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran mengenai kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurutnya, tidak ada yang bisa mengembalikan zaman tersebut. Menjawab pertanyaan wartawan terkait isu tersebut, Utut menegaskan bahwa saat ini berbeda dengan masa Orba, di mana akses untuk wawancara narasumber lebih terbuka.
Dalam rapat RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Utut menambahkan bahwa penyesuaian dalam RUU TNI juga akan memastikan bahwa prajurit aktif tidak akan terlibat dalam jabatan sipil secara berlebihan. Meskipun demikian, keputusan terkait pengisian jabatan oleh prajurit aktif masih menjadi wewenang dari pemerintah, terutama presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Utut juga menekankan bahwa publik tidak perlu khawatir terkait RUU TNI, meskipun berbagai pihak bisa saja memiliki pandangan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa traumatis dengan masa lampau, reaksi terhadap RUU TNI mungkin beragam. Namun, Utut optimis bahwa melihat ke depan, penyesuaian dalam RUU TNI dapat membawa dampak positif bagi masa depan.
