Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kebijakan kuota impor yang tidak diskriminatif dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta, Prabowo meminta agar kuota impor ditetapkan secara adil tanpa memihak pada perusahaan tertentu. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan dalam neraca perdagangan negara dan merespons kekhawatiran dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait kebijakan tarif timbal balik AS yang diberlakukan pada era kepresidenan Donald Trump.
Prabowo juga memerintahkan pejabat pemerintah untuk melakukan keseimbangan ulang hubungan perdagangan dengan AS. Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa dalam menjawab kebutuhan AS untuk mengurangi defisit perdagangannya, pihak Apindo berupaya untuk memastikan impor komoditas seperti kapas dan jagung langsung berdampak pada industri dalam negeri dan bukan melalui pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar masalah yang ada.
Komitmen Prabowo Subianto untuk menciptakan kebijakan impor yang adil dan transparan dalam hal kuota impor merupakan langkah yang diakui sebagai upaya untuk membangun kerjasama perdagangan yang baik. Semua pihak, termasuk negara mitra seperti AS, diharapkan dapat bekerja sama dalam memastikan kebijakan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa adanya diskriminasi. Semua langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam merespons dinamika perdagangan internasional diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan keadilan dalam pasar global.
