Sistem pemerintahan Indonesia membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis, dalam bukunya L’Esprit des Lois. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara (checks and balances).
Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab menjalankan undang-undang dan mengelola administrasi pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri dalam kabinet. Fungsi lembaga eksekutif meliputi bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik.
Sementara itu, lembaga legislatif bertugas membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Fungsi utama lembaga legislatif adalah legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga legislatif juga memiliki kewenangan dalam pengesahan anggaran, pengawasan perjanjian internasional, dan persetujuan kebijakan strategis negara.
Lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. MA memiliki wewenang seperti memutus kasasi, menyelesaikan sengketa kewenangan, dan melakukan uji materiil terhadap peraturan. Sementara MK memegang peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi.
Ketiga lembaga ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan pilar utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Masing-masing lembaga memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Semua lembaga ini harus saling mengawasi sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan adil.
