Upaya pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk industri perhotelan. Kebijakan pembatasan perjalanan dinas, pengurangan anggaran untuk acara pemerintahan di hotel, dan penggunaan rapat virtual telah menjadi strategi penghematan yang berdampak langsung pada okupansi dan pendapatan hotel. Terutama di kota-kota yang bergantung pada kegiatan instansi pemerintah, pelaku bisnis perhotelan mulai merasakan penurunan permintaan layanan dari lembaga pemerintahan, segmen korporat, dan instansi publik.
Hotel-hotel yang biasanya menjadi tempat kegiatan seperti seminar dan pertemuan sekarang harus mencari strategi baru untuk mengatasi kekosongan tersebut. Data menunjukkan tingkat okupansi rata-rata hotel di Jakarta sekitar 30-40 persen setelah efisiensi anggaran pemerintah, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan hotel. Dengan kondisi ini, pemangku kepentingan di industri perhotelan perlu mencari langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak dari efisiensi anggaran pemerintah.
