Seorang wali murid dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yaitu Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri terkait dengan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang melibatkan pengiriman siswa nakal ke barak militer. Laporan ini disampaikan Adhel sebagai bentuk pengaduan masyarakat dan menyerahkan sejumlah barang bukti seperti dokumen kronologi dan video selama proses anak-anak berada di barak militer yang menunjukkan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dedi Mulyadi.
Adhel menegaskan bahwa kebijakan yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan militer bertentangan dengan Pasal 76H UU Perlindungan Anak yang mengancam hukuman 5 tahun penjara. Adhel juga menyebut bahwa laporannya sedang dalam proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri, khususnya terkait pelanggaran Pasal 76H UU Perlindungan Anak. Ini menimbulkan keraguan terhadap kebijakan yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan militer, sejalan dengan ketentuan yang ada. Menariknya, hal ini memicu respons publik yang beragam terhadap kebijakan tersebut.
