Keputusan pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya disambut baik oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Beniyanto. Menurutnya, langkah tersebut akan berdampak positif bagi pariwisata daerah tersebut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, disebut berani menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat.
Beniyanto yakin bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dianggap akan memberikan dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat dan juga melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia. Dia menilai kebijakan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat.
Respons cepat dan langkah tepat yang diambil oleh Menteri ESDM juga menunjukkan kepedulian serius terhadap keberlanjutan alam. Hal ini juga menjadi pesan penting bagi perusahaan tambang untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Legislator lainnya, seperti Alien Mus, juga menegaskan bahwa kasus tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.
