Pemerintah mendapat desakan untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna menyelidiki demo anarkis yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia. Pasca huru-hara pada akhir Agustus 2025, tuntutan untuk mengusut peristiwa tersebut semakin meningkat. Protes dari berbagai kalangan terus bergulir, dari gerakan di media sosial hingga berbagai tagar dan seruan. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyinggung kemungkinan adanya makar, terorisme, dan campur tangan pihak asing dalam peningkatan kerusuhan tersebut.
Masalah ini dianggap sebagai agenda terorganisir dan terlatih, yang memunculkan spekulasi adanya aktor tersembunyi di balik kejadian tersebut. Klarifikasi dan investigasi yang mendalam dianggap penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana operasinya berlangsung, hingga tujuan politik yang ingin dicapai. Karena tanpa adanya klarifikasi yang jelas, masyarakat akan terus merasakan kecemasan dan ketidakpastian, bahkan dapat memicu kemarahan yang lebih luas. Oleh karena itu, perlunya pembentukan TGPF oleh pemerintah agar kasus demo anarkis ini dapat dipecahkan dengan tepat dan transparan.
