Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah dan dijadwalkan untuk bertemu besok. Meskipun belum pasti siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, DPR memastikan bahwa akan melakukan tinjauan komprehensif terkait agenda “17 + 8” yang dibawakan oleh mahasiswa. Selain itu, DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer termasuk gaji dan manfaat lainnya.
Selama pertemuan dengan mahasiswa, DPR menjelaskan keterkaitan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dengan undang-undang lain dan memastikan bahwa setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan. Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun DPR berharap agar RUU KUHAP diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan.
Dalam upaya reformasi komprehensif di DPR, Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. DPR menyatakan bahwa ini adalah tekad bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi bersama ke depan. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat lembaga legislatif dan meningkatkan kualitas kinerja DPR.
