TIGA calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri mereka di CSIS Jakarta tanggal 7, 8 dan 13 November 2023 yang lalu. Tulisan ini memberikan penilaian (assessment) mengenai arah kebijakan luar negeri mereka dengan berdasar pada pidato dan tanya jawab dalam forum tersebut. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti: kejelasan operasionalisasi konsep yang mereka tawarkan, kejelasan arah kebijakan yang mereka tawarkan, dan keterukuran kebijakan yang mereka tawarkan. Meski demikian, tulisan ini tidak membandingkan pidato dan tanya jawab ketiga capres.
Anies Baswedan, capres nomor urut 1, menyusun strategi politik luar negeri dari tataran visi dan diturunkan hingga operasionalisasi rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Anies membingkai kebijakan luar negerinya dengan konsep “kekuatan cerdas berbasis nilai” atau “value-based smart power”. Dia melihat perlunya reorientasi kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada nilai-nilai yang sebagai panduan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan praktisnya. Tampaknya, kebijakan luar negeri yang semacam ini akan mampu mendorong peningkatan kapabilitas dan daya tarik Indonesia. Anies juga memberikan prioritas pada pemulihan institusi negara melalui penyehatan demokrasi, memastikan kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi. Fokus perhatian yang lebih khusus dia berikan di bidang ekonomi dengan mengusung strategi “kemajuan ekonomi berkeadilan” yang dijabarkan dalam strategi reindustrialisasi, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, dan upaya navigasi pakta ekonomi yang mendukung kerja sama di antara negara-negara berkembang. Anies juga menawarkan strategi untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai daya tawar (leverage) Indonesia melalui akselerasi transisi energi sesuai keunggulan lokal, optimalisasi perdagangan karbon, diplomasi keadilan ekologis dan keadilan iklim internasional, kerja sama dalam isu keberlanjutan, serta transisi energi yang memanusiakan.
Prabowo Subianto meyakini Indonesia memiliki keuntungan geografis yang strategis dan akan berperan sebagai tetangga yang baik bagi negara-negara di sekitarnya. Dia menyebutkan prinsip “one thousand friends too few, one enemy too many” yang merefleksikan arah rencana strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjalin hubungan baik dan meminimalisir konflik dengan negara-negara lain. Prabowo juga menekankan prinsip bebas-aktif dan tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang non-block dan non-aligned. Dia memastikan Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar dan menjadi jembatan antara kekuatan-kekuatan tersebut.
Ganjar Pranowo memaparkan lima rencana prioritas politik luar negeri Indonesia dalam merespon berbagai permasalahan global yang sedang terjadi, yaitu: menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, menciptakan kemandirian energi, membangun kedaulatan maritim, mendorong industrialisasi, dan memberikan perlindungan WNI. Dia mengawali perhitungannya dari potensi yang Indonesia miliki sebelum membangun strategi-strategi untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal.
Dari paparan ketiga capres tersebut, nampak bahwa Anies memiliki konsep yang teroperasionalisasi dengan baik dari hulu hingga hilir. Kekuatan tawaran Prabowo ada pada penekanan pada bangunan utama kebijakan luar negerinya, sementara kekuatan tawaran Ganjar ada pada keterukuran dalam program-program prioritas yang dia tawarkan. Tulisan ini tidak berupaya untuk menilai apakah tawaran mereka berbasis pada data yang memadai dan tidak pula menyimpulkan bahwa pidato mereka di forum tersebut menjadi indikator tunggal dalam memahami kebijakan luar negeri yang akan mereka ambil jika mereka memenangkan pilpres.
