Sebuah permintaan datang dari kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Siti Aisah, yang meminta Doni Tokan untuk menghentikan tindakan mengatasnamakan dirinya sebagai Juru Bicara (Jubir) DPP PPP. Menurut Ning Ais, Doni hanya menjabat sebagai Jubir Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai saat Pemilu 2024 berlangsung. Posisi Doni sebagai Sekretaris Bappilu yang merangkap sebagai Jubir berada di bawah wewenang Bappilu Nasional PPP saat itu.
Ning Ais menegaskan bahwa status Jubir Bappilu telah dibubarkan bersamaan dengan berakhirnya Pemilu 2024. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai Juru Bicara PPP, itu dianggap sebagai pelanggaran aturan dan mekanisme partai. Ning Ais meminta agar stop bagi oknum yang mencoba mengatasnamakan diri sebagai Jubir DPP, karena hal tersebut dapat merugikan marwah partai.
Permintaan tersebut disusul dengan desakan agar DPP PPP memberikan sanksi yang tegas terhadap Doni Tokan karena dianggap telah beberapa kali muncul di media dengan mengatasnamakan dirinya sebagai juru bicara PPP. Tindakan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan mengatasnamakan lembaga partai untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. Semua ini diharapkan dapat menjaga kehormatan dan citra partai yang diwakili.
