Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Pada tahun itu, Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, yang menjadi sorotan utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Langkah-langkah ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Pangandaran. DPRD mempersembahkan komitmennya dalam mendukung perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran Terkait Opini WDP BPK & Rekomendasi

Read Also
Recommendation for You

Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih predikat terbaik pertama di tingkat…

Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan keyakinan dan…

Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…