Politikus PDIP, Guntur Romli, mengkritik fenomena di mana banyak Wakil Menteri (Wamen) yang juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, terutama di tengah banyaknya PHK yang terjadi. Guntur menegaskan bahwa penempatan pejabat yang merangkap jabatan tersebut hanya akan makan gaji buta, padahal pendapatannya berasal dari negara, sementara banyak anak muda dan profesional yang kesulitan mencari pekerjaan.
Guntur juga menyoroti aspek aturan dan prinsip manajemen serta profesionalitas yang terabaikan ketika pejabat rangkap jabatan. Dia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan, tanpa harus melibatkan elite-elitenya dalam kegiatan yang dianggap tidak produktif. Kritik yang disampaikan Guntur merupakan refleksi dari kekhawatiran akan kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang dapat terjadi ketika pejabat elit terlalu banyak menumpuk jabatan dan pendapatan, tanpa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
