Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian serta mengurangi jumlah komisaris BUMN. Hal ini dikarenakan Prabowo menemukan fakta-fakta yang tidak masuk akal terkait dengan tantiem atau bonus pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN. Dalam penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan tantiem seolah-olah merupakan upaya untuk menyembunyikan informasi dari pihak eksternal. Ia mencontohkan kasus di mana seorang komisaris BUMN menghadiri rapat hanya sekali sebulan namun menerima tantiem sebesar Rp 40 miliar. Prabowo juga menekankan pentingnya keberlanjutan keuntungan yang sebenarnya dan menegaskan bahwa apabila direksi atau komisaris BUMN keberatan dengan kebijakan tersebut, mereka akan diminta untuk segera berhenti. Prabowo juga menyoroti keberadaan terlalu banyak jajaran komisaris di BUMN yang mengalami kerugian, sehingga ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyusun ulang struktur jajaran komisaris BUMN dengan lebih efisien. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan uang rakyat dengan bijak, serta menekankan bahwa setiap belanja negara harus memberikan manfaat yang nyata, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Prabowo Ungkap Alasan Hapus Tantiem BUMN: Akal-Akalan!

Read Also
Recommendation for You

Presiden RI Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perlawanan…

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia setelah melakukan kunjungan ke Beijing untuk menghadiri Perayaan…

Dalam pertemuan di Beijing, Prabowo Subianto dan Xi Jinping mencapai kesepakatan penting untuk menangani isu-isu…

Pada tanggal 3 September, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menerima kunjungan dari Presiden Indonesia, Prabowo di…

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa…