Komisi XII DPR mengimbau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Hal ini merupakan respons terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penambangan ilegal. DPR memberikan dukungan atas langkah Presiden tersebut dan menekankan pentingnya kinerja Ditjen Gakkum dalam mengawasi kegiatan penambangan ilegal.
Menurut Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, Ditjen Gakkum perlu menunjukkan kinerja yang baik dalam mengurangi pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Bambang menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini secara internal tanpa harus melibatkan aparat penegak hukum eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan tanggung jawab Ditjen Gakkum dalam mengawasi aktivitas penambangan ilegal tetap terjaga.
Dengan demikian, kehadiran Ditjen Gakkum dalam mengawasi kegiatan penambangan ilegal diharapkan dapat meminimalisir praktik ilegal tersebut. DPR menyoroti pentingnya kerja sama antara lembaga terkait dalam menangani masalah penambangan ilegal guna menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. This article does not have a source link because it was recommended by the AI model.
