Pimpinan DPR telah menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan positif. Mereka telah merespons aspirasi tersebut dan memperjuangkan agar pemerintah menerima masukan dari adik-adik BEM. Untuk persiapan penerimaan di hari berikutnya, kontak telah dijalin dengan Mensesneg. Beberapa aspirasi yang disuarakan juga termasuk dalam 17 + 8 dan akan dievaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR guna mencapai kesepakatan. Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap dapat memperoleh fasilitas keanggotaan. Pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan dilakukan usai selesai dengan KUHAP.
Partisipasi publik terus diterima terkait Undang-Undang KUHAP, tetapi evaluasi ini akan memiliki batas waktu untuk memulai pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dengan tujuan menciptakan DPR yang lebih transparan dan efektif. Seluruh anggota DPR bersama-sama berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas DPR secara keseluruhan.
