Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/Istimewa
KESEJAHTERAAN masyarakat dalam suatu negara memiliki keterkaitan yang erat dengan cara pemerintah dalam mengelola penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran negara. Pemerintah – baik di tingkat pusat maupun daerah – mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Anggaran negara bisa merefleksikan banyak kepentingan di dalamnya, memiliki dasar hukum yang kuat, serta merupakan salah satu instrumen kebijakan vital dalam pencapaian tujuan negara.
Ruang lingkup anggaran tergantung dari aktivitas pemerintah, dimana pihak legislatif dan publik dapat meneliti dengan seksama atas pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Konsekuensinya unsur akuntabilitas dan transparansi sudah harus diimplikasikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Pengawasan oleh rakyat merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sebagai bagian dari perwujudan mencapai good governance. Oleh karenanya, mampu memahami dan mengerti anggaran negara – baik anggaran pusat maupun anggaran daerah – merupakan suatu hal penting dimiliki oleh setiap masyarakat.
Pemahaman penerimaan, belanja, dan pembiayaan adalah dasar bagi warga negara yang sadar akan keuangan publik. Ini memungkinkan kita untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan menentukan prioritas dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dalam era informasi, edukasi keuangan publik adalah kunci untuk mendukung pemahaman yang lebih dalam tentang cara negara mengelola keuangan kita, serta mempromosikan tanggung jawab dan kesadaran dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Pemahaman Partisipasi Secara Holistik
Partisipasi masyarakat ialah inti dari sistem demokrasi yang sehat. Hal tersebut sejatinya adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan tindakan pemerintah. Sehingga, partisipasi masyarakat seharusnya bukan hanya sebatas urun usulan atau hanya memberikan pandangan sekilas, namun juga melibatkan pengawasan aktif diiringi dengan pemahaman yang baik. Artinya, partisipasi yang diperlukan ialah partisipasi yang mencakup kolaborasi dalam merancang solusi, mendefinisikan masalah, dan mempengaruhi kebijakan sejak awal. Alhasil, partisipasi berperan lebih dari sekadar formalitas, melainkan merupakan sarana yang efektif untuk perubahan yang positif.
Perkembangan dunia yang kian kompleks dan terkoneksi, partisipasi masyarakat yang mendalam dengan pemahaman yang baik adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh sebab itu, pemahaman adalah senjata paling kuat dalam tangan masyarakat untuk membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil, termasuk dalam pemahaman anggaran negara.
Pemahaman anggaran negara merupakan salah satu aspek kunci dari partisipasi demokratis dan pemerintahan yang baik demi mendorong terciptanya pengawasan yang optimal dari warga negara untuk mengevaluasi dan mempengaruhi alokasi dan penggunaan sumber daya publik. Pun pemahaman terhadap anggaran negara adalah salah satu pilar utama dalam kebijakan publik dan proses demokratis yang kuat. Anggaran negara, yang mencerminkan alokasi dana publik untuk berbagai program, layanan, dan proyek, merupakan bagian integral dalam mengelola ekonomi negara dan memastikan keadilan sosial.
Di balik setiap pemerintahan yang efisien dan efektif, terdapat fondasi yang kuat dalam manajemen keuangan yang bijaksana. Fondasi inilah yang memungkinkan negara untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, menggerakkan pembangunan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, fondasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat, sebagai pemegang suara dalam sistem demokratis, juga memiliki peran penting dalam memahami tiga komponen utama dalam keuangan negara yakni penerimaan, belanja, dan pembiayaan.
Penerimaan adalah ujung tombak keuangan publik, di mana uang yang masuk ke kas pemerintah dari berbagai sumber, seperti pajak, cukai dan bea masuk/keluar, penerimaan asli daerah, dan hibah. Memahami sumber penerimaan merupakan suatu hal penting karena memungkinkan masyarakat untuk dapat berkontribusi langsung melalui pembayaran pajak, di mana pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar. Tatkala masyarakat mampu memahami fungsi dan peran pajak untuk program-program tertentu akan bisa mendorong peningkatan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung berbagai pelayanan publik yang dibiayai melalui pajak.
Pada perkembangannya, hingga saat ini rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah di antara negara-negara Asia Tenggara. Di ASEAN, Indonesia menduduki golongan terendah bersama Laos dengan rasio pajak 10,4% pada tahun 2022. Bahkan, berdasarkan data yang ada dalam satu dasawarsa terakhir, rasio pajak Indonesia cenderung terus menurun, tidak seimbang dengan kinerja PDB yang trennya meningkat.
Di sisi lain, pada sisi belanja, di mana belanja merupakan bagian dari keuangan publik yang menunjukkan pola pemerintah dalam mengalokasikan uang yang diterima untuk membiayai program-program dan layanan-layanan. Oleh karenanya, dengan pemahaman masyarakat terhadap belanja negara, maka masyarakat pun dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi dana yang digunakan tersebut. Lebih lanjut, hal ini dapat mendorong optimalisasi kualitas pembangunan yang berkelanjutan melalui peran serta masyarakat dalam mengawasi proyek dan program yang didanai secara publik, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Selain itu, pemahaman tentang pembiayaan pun diperlukan untuk mengukur implikasi jangka panjang dari kebijakan keuangan yang diadopsi oleh pemerintah. Sumber pembiayaan bisa melalui penerbitan obligasi (Surat Utang Negara) atau utang dari negara lain. Melalui pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi dari opsi pembiayaan yang diambil, maka masyarakat dapat memberikan masukan yang bermakna tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan keuangan termasuk penggunaan pembiayaan ini.
Inklu
