Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga merupakan Kepala BNPP menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
BNPP kembali menggelar rapat tersebut untuk mengevaluasi kinerja mereka dari tahun 2020 hingga 2024 dan merencanakan program kerja untuk periode 2025-2029. Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan bahwa pengembangan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar.
BNPP berkomitmen untuk mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tercatat sudah ada 15 PLBN yang dibangun, di mana 8 di antaranya sudah beroperasional penuh dan diresmikan. Tito juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
Melalui Rakordal tersebut, diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota dalam pembangunan kawasan perbatasan. Mereka diharapkan dapat mengalokasikan sebagian anggaran daerahnya untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih baik dan maju.
Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BNPP diharapkan dapat memperkuat pembangunan kawasan perbatasan demi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara.
