Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk 44 kementerian. Menurutnya, keputusan untuk membentuk kementerian/lembaga merupakan hak prerogatif presiden.
“Ditanyakan Presiden Terpilih kok ditanyakan kepada saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).
“Ditanyakan ke Presiden Terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat diberi amanah oleh rakyat,” tambah Jokowi.
Sebelumnya, Partai Gerindra melakukan simulasi kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang diperkirakan akan selesai menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa penambahan jumlah nomenklatur kementerian bertujuan untuk mengoptimalkan program-program yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran selama kampanye. “Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi,” kata Dasco.
Politikus senior Partai Golkar dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendengar kabar bahwa jumlah menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bertambah menjadi 44 nomenklatur. Bahkan, Bamsoet juga mengetahui dari obrolan di warung kopi bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) kemungkinan akan mendapat jatah 5 kursi menteri.
“Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari total 34 menjadi 44 menteri,” kata Bamsoet saat membuka Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta.
