Perbandingan Peta Kekuatan Parpol Pendukung Vs Penolak Hak Angket Pilpres 2024

Ide calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat banyak dukungan, termasuk dari Koalisi Perubahan. Koalisi partai politik (parpol) pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu bakal mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pemilu 2024 sambil menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggulirkan hak angket DPR. Hal itu terungkap dari pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Setelah pertemuan, Hermawi menuturkan, pihaknya memiliki kesamaan semangat dengan Anies Baswedan yang mendukung sikap Ganjar agar DPR menggunakan hak angket. “Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” kata Hermawi saat jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Hermawi mengungkapkan, pihaknya juga sudah menyiapkan segala bukti yang menjadi dasar pengajuan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Saat ini, kata Hermawi, pihaknya menunggu langkah dari Fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket DPR. “Saya tegaskan sikap kita, kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius,” terang Hermawi. “Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa indonesia,” imbuh Hermawi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap banyak kejanggalan. Ia pun mendorong Parlemen untuk memanggil penyelenggara pemilu untuk diklarifikasi atas pelaksanaan pemilu.