Instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang memiliki tujuan yang jelas. Langkah ini diambil setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang melibatkan Harun Masiku.
Dalam surat instruksi yang dikeluarkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan ke Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Bahkan, bagi yang sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
Guntur Romli, Juru Bicara PDIP, menyambut baik keputusan Megawati tersebut. Menurutnya, langkah ini memungkinkan kepala daerah untuk fokus pada bekerja untuk kepentingan rakyat. Meskipun tidak memberikan komentar lebih lanjut, Guntur menekankan pentingnya untuk seluruh kader mematuhi instruksi tersebut. Ini semua merupakan bagian dari upaya internal partai untuk menjaga kestabilan dan konsistensi di tengah situasi yang menantang.
Dengan demikian, langkah ini tidak hanya menunjukkan sikap tegas dari kepengurusan partai dalam menghadapi situasi yang kompleks, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kepala daerah dari PDIP untuk fokus pada tugas-tugas mereka sebagai pemimpin daerah. Semua keputusan dan langkah yang diambil dalam konteks ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan kepentingan bersama.
