Pimpinan DPR menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jakarta. Delegasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara turut hadir dalam audiensi tersebut. Pertemuan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif, sebagai bagian dari upaya mahasiswa untuk mengawal demokrasi dengan tanggung jawab moral.
Berdasarkan hasil riset kolektif dan konsolidasi dari koordinator wilayah di 11 provinsi di Indonesia, BEM PTNU Se-Nusantara menemukan bahwa demokrasi di Indonesia masih mengalami defisit substantif. Faktor-faktor seperti supremasi sipil yang lemah, orientasi elitisme parlemen, serta regulasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945 menjadi sorotan utama.
Krisis legitimasi DPR RI yang disoroti dalam kajian tersebut diakibatkan oleh praktik elitis, kurangnya akuntabilitas, dan distribusi kesejahteraan politik yang tidak merata. Hal ini menciptakan paradoks representasi di mana lembaga perwakilan rakyat justru menjauh dari fungsi idealnya sebagai penghubung dengan aspirasi publik.
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan menegaskan bahwa kajian ini bukan hanya sebagai kritik semata, tetapi juga tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Aspirasi akademik yang disampaikan oleh mahasiswa PTNU di berbagai daerah diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki demokrasi Indonesia agar lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
