Presiden Jokowi Menyatakan Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak, Begini Respons Megawati
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye atau memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto menuturkan, Megawati merespons dengan penuh ketenangan, yang justru memfokuskan agar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar tetap turun ke bawah mendengarkan suara rakyat. “Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud,” kata Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.
“Juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dari rakyat, bukan dari elite,” tambah Hasto yang juga sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
“Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. “Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara. “Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah ada aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. “Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja,” pungkasnya.
