Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengumumkan bahwa pemerintah sedang memulihkan layanan publik yang terpengaruh oleh serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Pemulihan ini diputuskan setelah pertemuan Hadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (1/7/2024).
“Baru saja saya memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024,” ujar Hadi kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).
Hadi menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta agar layanan publik normal kembali pada bulan Juli 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa layanan PDNS 2 akan menggunakan backup server dari cold site Batam.
“Proses pemulihan layanan tersebut salah satunya menggunakan backup server dari cold site Batam yang kemudian diaktifkan pada fasilitas PDNS 1 dan Data Center Temporary milik penyedia,” kata Hadi.
Hadi menegaskan bahwa backup data adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. “Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga jika operasional PDNS terganggu, masih ada backup di DRC atau Cold Site di Batam yang dapat diaktifkan secara otomatis,” jelasnya.
Selain itu, Hadi juga menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun regulasi terkait penempatan data dan cadangan data secara bertingkat sesuai dengan tingkat klasifikasi data, mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.
“BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data,” tambah Hadi.
Hadi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meninjau kembali Peraturan/Instruksi Presiden terkait operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya, agar komando kendali dapat lebih mudah dalam menangani masalah yang mungkin terjadi.
