Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, menilai PDIP sedang menampilkan drama politik untuk mendapatkan simpati publik terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, PDIP terlihat mencoba menyalahkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta memprovokasi publik dengan sentimen negatif. Rofiqi menegaskan bahwa sikap tersebut seharusnya tidak ditunjukkan kepada publik karena terdapat rekam jejak digital terkait kenaikan PPN tersebut.
Dia juga menyayangkan kritik yang dilontarkan oleh para politikus PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terkait kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Rofiqi mengingatkan bahwa aturan PPN 12% merupakan produk dari pemerintah dan DPR sebelumnya, di mana PDIP sebagai partai terbesar di parlemen saat itu. Seharusnya, menurutnya, PDIP mengapresiasi Presiden Prabowo atas kebijakan tersebut yang hanya menyasar barang mewah secara selektif.
Rofiqi juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa dan menyelesaikan tantangan ekonomi dengan bijaksana demi kepentingan rakyat. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyebut bahwa UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif dari pemerintahan Jokowi. UU tersebut disahkan setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan Komisi XI DPR serta disetujui oleh beberapa fraksi di DPR kecuali fraksi PKS.
