Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H.M. Busyro Muqoddas, menyoroti ketiadaan oposisi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara bedah buku “Sistem Pemilu Indonesia” di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta. Busyro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya partai oposisi yang seharusnya bertindak sebagai kontrol pengawasan terhadap pemerintah saat ini. Menurutnya, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia dengan banyak gejala yang mengkhawatirkan terjadi sejak 2004 hingga 2024.
Dalam komentarnya, Busyro menegaskan bahwa proses pemilu dan pilkada seringkali tidak mencerminkan prinsip jujur, adil, transparan, dan bebas dari politik uang. Akibatnya, kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan demokrasi dan masyarakat secara luas. Muhammadiyah sebagai lembaga memiliki komitmen untuk melakukan kajian akademis dan memberikan kontribusi dalam ranah kebijakan publik untuk meningkatkan tatanan demokrasi di Indonesia.
Dalam acara tersebut, tamu undangan menerima cindera mata berupa buku “Sistem Pemilu Indonesia” yang merupakan karya dari Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi, Tanto Lailam, dan Syakir Ridho Wijaya. Di antara tamu undangan yang hadir adalah wakil ketua Komisi II DPR, anggota partai politik, serta mantan penyelenggara pemilu. Acara ini menjadi wadah untuk mengangkat isu-isu penting terkait sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia.
