Reformasi Intelijen Indonesia mendapati tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti hal ini dalam diskusi “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Universitas Bakrie, Jakarta.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Menurut Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan Intelijen Masih Bersifat Politis
Aditya menyatakan bahwa pengawasan intelijen oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung politis. Ia menekankan perlunya model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel agar tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, turut menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. Menurutnya, prinsip akuntabilitas harus dijaga agar ada kontrol demokratis yang efektif.
Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel. Menurut Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, model pengawasan demikian diperlukan untuk menjaga kontrol demokratis yang efektif.
Perkembangan Kelembagaan BIN dan Ancaman Siber
Rodon Pedrason, mantan Gubernur STIN, menilai perkembangan lembaga BIN yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN telah lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dengan hadirnya beberapa kedeputian baru yang berfokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Reformasi Intelijen Indonesia harus mempertimbangkan perkembangan kelembagaan BIN dan ancaman siber. Rodon Pedrason, mantan Gubernur STIN, menilai bahwa BIN telah berkembang pesat dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
Reformasi Intelijen Harus Lebih Terstruktur
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih struktural dan terukur. Diperlukan strategi yang lebih matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
