Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan sistem birokrasi pemerintahan. Tanpa hukum, kekuasaan menjadi anarki, begitu pula sebaliknya. Sudah lama diketahui bahwa kekuasaan yang disertai dengan hukum memiliki hal penting dalam mendirikan sistem negara hukum. Namun, dalam realitasnya, terkadang hukum dan kekuasaan dapat berjalan berlawanan arah, menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang.
Beberapa peristiwa seperti kriminalisasi hukum atau politisasi hukum mencerminkan ketidakseimbangan antara hukum dan kekuasaan. Hal ini terjadi ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan agar tujuan tertentu tercapai, bukan lagi sebagai tujuan utama. Pemahaman tentang nilai hukum juga menjadi penting, di mana nilai hukum Indonesia seharusnya tercermin dalam sila-sila Pancasila. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan peradilan pidana terasa hambar dan tidak memiliki kehidupan.
Dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi, pandangan yang tidak seimbang tentang hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan. Penegakan hukum yang hanya berdasarkan intelektualitas tanpa nurani dan spiritualitas dapat menyebabkan kesalahan penilaian. Warisan sistem hukum kolonial Belanda juga turut berperan dalam hal ini, di mana hukum pidana lebih berorientasi pada balasan daripada melindungi masyarakat.
Perubahan pandangan tentang hukum dan penegakan hukum demi mencapai keadilan harus diupayakan. Kesadaran hukum bagi aparatur hukum, politisi, dan hakim menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemberantasan korupsi, sebagai program pemerintah, harus dijalankan dengan penuh kesadaran akan hukum dan keadilan. Program-program rutin untuk meningkatkan pemahaman hukum, terutama bagi hakim dan penegak hukum, harus dilakukan agar kepatuhan terhadap hukum dapat terwujud dengan baik.
