Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung yang disambut oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Pengerahan anggota TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan dugaan perseteruan antar lembaga penegak hukum. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), menyoroti adanya indikasi perselisihan antar lembaga hukum, meskipun belum ada dokumen resmi yang mengkonfirmasi hal tersebut. Beberapa kejadian seperti penguntitan terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung dan keterlibatan TNI dalam penegakan hukum menimbulkan spekulasi perselisihan di antara mereka.
Penyelidikan IPW juga menemukan konflik yang lebih jelas terkait kasus tambang dan lingkungan yang ditangani oleh Kejaksaan walaupun seharusnya menjadi kewenangan polisi berdasarkan UU Minerba. Perseteruan antara Kejaksaan dan Kepolisian, serta TNI juga terlihat dalam beberapa kasus hukum yang tengah ditangani. Sementara itu, Sugeng menekankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi situasi ini dan tidak memperlihatkan pertikaian di antara lembaga penegak hukum kepada publik. Keberadaan Presiden akan sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik ini secara politis agar tetap sesuai dengan konstitusi.
Artikel ini mengulas permasalahan yang terjadi antara lembaga penegak hukum di Indonesia dan menyerukan tindakan dari pihak berwenang untuk menyelesaikan konflik tersebut secara efektif demi menjaga ketertiban dan keadilan di negara ini.
