Dalam rapat antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Wakil Ketua dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, menyatakan keheranannya atas fakta bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi termasuk dalam indikator sasaran pembangunan. Menurut Dolfie, hal tersebut merupakan hal yang mengejutkan karena kedua indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam sasaran pembangunan. Dia menanyakan apakah pemerintah masih menganggap penting indikator ini atau jika ada indikator baru penggantinya.
Sri Mulyani, dari Kementerian Keuangan, meminta maaf atas ketidakhadiran nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan dalam dokumen KEM-PPKF. Namun, dia menegaskan bahwa kedua hal tersebut masih merupakan indikator yang terus dipantau oleh pemerintah. Dengan demikian, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan masih dianggap penting dalam pemantauan pembangunan.
