Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang dihadapkan dengan desakan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap salah satu kader mereka, Deddy Sitorus. Desakan tersebut datang dari Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jakarta, Marselinus. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Deddy dalam sebuah program televisi yang menjadi viral di media sosial, di mana ia membandingkan gaji anggota DPR dengan rakyat jelata, yang dianggap tidak pantas oleh banyak pihak.
Marselinus menilai pernyataan tersebut sangat menyakiti hati masyarakat dan mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, serta memperkuat kesenjangan antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Beberapa partai politik lain telah menunjukkan tindakan tegas dengan menonaktifkan kadernya yang melakukan pernyataan atau tindakan kontroversial, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya, untuk menjaga marwah partai dan menghormati kemarahan publik.
Marselinus menekankan bahwa langkah yang diambil oleh Partai NasDem dan PAN adalah tepat, menunjukkan dukungan mereka kepada rakyat. Namun, PDIP masih belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus meskipun dampak dari pernyataannya telah menimbulkan kekhawatiran publik. Andreas Hugo Pareira, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, menanggapi desakan tersebut dengan menyatakan bahwa jika ada dugaan pelanggaran etika, maka pihak yang terdampak diminta untuk melaporkannya ke Majelis Kode Etik DPR untuk diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
