Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp419,8 miliar. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII DPR pada tanggal 15 September 2025. Menurut Eddy, usulan tambahan anggaran ini diperoleh setelah hasil pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di mana Kementerian Hukum mendapatkan tambahan sebesar Rp196 miliar yang berasal dari program dukungan manajemen. Tambahan anggaran ini akan dialokasikan ke berbagai unit di lingkungan Kemenkum, dengan rincian alokasi untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp141,3 miliar.
Usulan tambahan anggaran tersebut bertujuan untuk memperkuat kegiatan operasional Kementerian Hukum dan mendukung program-program yang telah direncanakan. Dengan adanya tambahan anggaran ini, diharapkan Kemenkum dapat melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, proses pengalokasian anggaran yang transparan dan efisien juga akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program Kementerian Hukum untuk tahun 2026.
